The Register Soroti Keamanan Layanan Digital Pemerintah Indonesia

Beredarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo disebut merusak kepercayaan publik akan keamanan layanan digital milik pemerintah.
6 September 2021 12:30 WIB • Bacaan 2 menit
keamanan layanan digital keamanan layanan digital
Ilustrasi: Unsplash/Franck

Warganet baru-baru ini menjadi heboh atas dugaan kebocoran data pribadi dari aplikasi PeduliLindungi. Tak tanggung-tanggung, kejadian tersebut melibatkan orang nomor satu di negeri ini yang menimbulkan keraguan terhadap kualitas keamanan layanan digital milik pemerintah.

Outlet berita The Register dalam pemberitaannya pada Senin, 6 September 2021, ini menuliskan bahwa penjelasan pihak berwenang Indonesia (pernyataan pers bersama tiga kementerian) yang mengakui bahwa sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo beredar di media sosial seolah mengindikasikan adanya transparansi yang mengagumkan daripada masalah keamanan yang berisiko tinggi.

Meski pemerintah tampaknya menganggap data vaksinasi Presiden yang beredar tersebut bukanlah sebuah persoalan keamanan data, sejumlah pihak tetap dalam pendirian mereka bahwa tidak seharusnya data serupa itu dapat beredar luas di masyarakat. The Register menyebut bahwa beredar luasnya dokumen data pribadi itu menunjukkan buruknya pengamanan informasi yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Ironisnya, meski PeduliLindungi dianggap pemerintah tidak membocorkan data penggunanya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, pernah meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan sertifikat vaksinasi yang mereka dapatkan melalui aplikasi PeduliLindungi untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan data.

“Pemerintah meminta kepada para penerima vaksin Covid-19 yang sudah mendapat sertifikat bukti telah divaksin agar tidak mengunggahnya ke media sosial ataupun juga mengedarkannya,” kata Wiku pada konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 23 Maret 2021.

The Register juga mencatat sejumlah peristiwa kebocoran data. Beberapa di antaranya ialah kebocoran data eHAC dan kebocoran data BPJS Kesehatan.

Beredarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo juga disebut merusak kepercayaan publik. Tidak hanya kepercayaan pada proses vaksinasi, tetapi juga kepada layanan digital yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya.

Sebagai negara yang memiliki tujuan untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di kawasan, maka sudah selayaknya layanan digital pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan aman.

Baca Juga:

Pecandu Wi-Fi. Penggemar Linux. Pemuja aplikasi free dan open source. Berkomunikasi dengan sesama dalam bahasa HTML, CSS, dan sedikit JavaScript.
Berikan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.